Minggu, 22 November 2026

Musala Ar-Rustandi di DPRD Kota Serang: Sebuah Upaya Memadukan Kearifan Lokal Sunda dengan Tata Bahasa Arab yang Bikin Kamus Lisanul Arab Ikut Pusing

Budi Wahyu Iskandar

| 14 November 2026

| 14:45 WIB

Kalau kamu sedang main ke Gedung DPRD Kota Serang dan kebelet salat, jangan kaget saat mendongak ke arah papan nama tempat ibadahnya. Di sana tertulis gagah: Musala Ar-Rustandi.

Sekilas, imbuhan “Ar-” di depan nama itu memang memberi kesan sangat Timur Tengah, religius, dan nyantri sekali. Rasanya setara dengan nama-nama masjid besar seperti Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Namun, begitu kita mencoba mencari akar katanya di kamus bahasa Arab, di situlah petualangan spiritual sekaligus linguistik kita dimulai—dan tentu saja berakhir dengan kebuntuan.

Polemik ini mencuat setelah ulama Kota Serang, KH. Sudrajat Ardani Al-Makky, mengaku sudah membuka kitab Mu’jamul Arab hingga Lisanul Arab demi mencari tahu apa gerangan arti kata “Ar-Rustandi”. Hasilnya? Nihil. Kata itu tidak ditemukan dalam khazanah bahasa Arab mana pun.

Uniknya lagi, saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Serang saat ini, Muji Rohman, dan Wakil Ketua DPRD, Hasan Basri, kompak mengaku tidak tahu-menahu soal asal-usul penamaan tersebut. Pimpinan dewan ternyata tidak pernah diajak rapat untuk membahas nama tempat sujud di kantor mereka sendiri.

Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri misalnya mengungkap, sepanjang yang dia ingat, tidak pernah ada pembahasan mengenai pemberian nama musala tersebut bersama pimpinan DPRD. Bahkan, persetujuan pimpinan juga tidak pernah diminta.

“Iya, itu kayaknya inisiatif Sekwan yang lalu. Seingat saya tidak ada pembicaraan dengan pimpinan DPRD. Apalagi minta persetujuan,” kata Hasan Basri.

Senada Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman mengaku tidak mengetahui alasan pemberian nama Ar-Rustandi.

Muji menyarankan agar penjelasan mengenai penamaan musala ditanyakan kepada Zeka Bachdi atau Ahmad Nuri. Menurutnya, kedua pejabat tersebut yang memasang papan nama musala

Menjawab kebingungan publik dan para ulama yang sudah telanjur membuka kamus tebal, eks Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Serang Ahmad Nuri akhirnya buka suara pada Jumat, 13 November 2026. Dengan santai ia menjelaskan bahwa nama Ar-Rustandi memang tidak akan pernah ketemu di tata bahasa Arab.

Lantaran menurut Nuri, kata “Rustandi” diambil dari kearifan lokal (local wisdom) bahasa Sunda yang konon bermakna baik, setia, dan lain sebagainya. Ia pun menegaskan bahwa penamaan tersebut sama sekali tidak bermuatan politis untuk menyokong Wali Kota Serang saat ini, Budi Rustandi.

“Penamaan itu sebagai bentuk penghormatan atas inisiatif Budi membangun musala di luar gedung dewan pada 2023,” ujar Ahmad Nuri saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Nuri menyebut pembicaraan mengenai nama musala melibatkan sejumlah pejabat sekretariat. Di antaranya Zeka Bachdi yang saat itu menjabat Kepala Bagian Umum dan Tri Ningsih dari Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

“Yang waktu itu soal teknis diserahkan kepada sekretariat. Kita diskusi dengan sekretariat. Ada Pak Zeka sebagai Kabagnya, ada Tri Ningsih dan beberapa yang lain. Diskusi saja, kita menggunakan local wisdom,” ujarnya.

Dia juga membantah ada permintaan dari Budi Rustandi agar namanya digunakan sebagai nama musala. Menurut Nuri, Budi menyerahkan urusan pembangunan kepada sekretariat dan tidak pernah meminta namanya diabadikan.

“Nyaris tidak ada tendensi politik apa pun. Kita hanya memberikan penghormatan kepada Ketua DPRD yang waktu itu telah berinisiatif dan langsung membangun musala tersebut,” katanya.

Seraya menambahkan gagasan nama Musala Ar-Rustandi telah diperkenalkan kepada publik pada September 2023 melalui kegiatan Gerakan Silaturahim dan Shodaqoh Jumat Pagi (Gassjumpa) yang dihadiri Kiai Amas Tajudin yang saat itu menjabat Sekretaris MUI Kota Serang serta sejumlah kiai.

Sebuah penjelasan yang sungguh diplomatis dan out of the box. Menggabungkan partikel alif-lam syamsiah dari bahasa Arab (“Ar-“) dengan kosakata Sunda (“Rustandi”) adalah sebuah inovasi linguistik tingkat tinggi. Jika pola ini diteruskan, bukan tidak mungkin ke depan kita akan menemukan Musala Al-Asep, Masjid As-Suherman, atau Surau At-Tatang—tentu saja dengan dalih local wisdom dan penghargaan atas jasa-jasa masa lalu.

Sorotan Kritis: Ketika Gedung Rakyat Terasa Seperti Milik Pribadi

Di balik akrobatik bahasa tersebut, penamaan fasilitas ibadah di gedung pemerintahan dengan nama pejabat yang masih hidup (dan masih aktif menjabat pula) menyimpan catatan kritis yang serius dari sudut pandang etika publik dan tata kelola pemerintahan.

Ketua Labhumanity Banten, Puji Santoso menilai penamaan fasilitas publik dengan nama pribadi seseorang melanggar sejumlah aspek, yakni:

1. Pelanggaran Etika Fasilitas Publik (Bukan Dana Pribadi)
Gedung DPRD adalah aset negara yang dibangun dan dirawat menggunakan uang rakyat (APBD), bukan warisan keluarga atau hasil patungan pribadi pejabat. Dalam etika administrasi publik, menyematkan nama pejabat pada fasilitas negara—terlebih yang masih berkuasa—sangat rentan terjebak pada praktik kultus individu dan feodalisme birokrasi.

Seperti yang disorot oleh KH. Sudrajat Ardani, musala di gedung dewan adalah tempat ibadah milik seluruh masyarakat Kota Serang, sehingga sangat tidak tepat jika menggunakan nama personal yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi.

2. Menabrak Tradisi “Penghargaan” yang Lazim
Dalam tata krama kenegaraan di Indonesia, penggunaan nama tokoh untuk gedung, jalan, atau fasilitas umum biasanya diberikan sebagai bentuk penghormatan anumerta (setelah tokoh tersebut wafat) atau minimal setelah yang bersangkutan pensiun total dari panggung politik agar teruji rekam jejaknya. Memberikan “penghargaan” berupa nama tempat ibadah kepada pejabat yang masih aktif menjabat di daerah yang sama justru memunculkan kesan ABS (Asal Bapak Senang) dari jajaran birokrasi di bawahnya.

3. Krisis Transparansi dan Nuansa Politis yang Sulit Dielakkan
Meskipun diklaim “tidak ada unsur politis”, fakta bahwa penamaan ini dilakukan tanpa pembahasan dengan unsur pimpinan dewan lainnya menimbulkan tanda tanya besar soal prosedur pengambilan keputusan di internal sekretariat. Selain itu, penyematan nama yang identik dengan kepala daerah yang sedang menjabat secara otomatis memberikan keuntungan simbolik dan branding gratis di ruang publik, yang mana hal ini sulit dipisahkan dari kepentingan politik praktis.

Pada akhirnya, Tuhan tentu Maha Tahu niat setiap hamba yang sujud di musala tersebut, apa pun papan nama yang terpampang di depannya. Namun bagi rakyat Kota Serang, menamai musala wakil rakyat dengan nama pejabat yang masih berkuasa terasa seperti sedang salat berjamaah, tapi niatnya masih sempat melirik ke arah kekuasaan. (BW Pldn)

Bagikan Artikel

Scroll to Top