DUNIA birokrasi kita memang serba ajaib. Bahkan peletak ilmu matematika dasar (Al-jabar) dibuat pingsan, karena logikanya seringkali bertentangan dengan logika umum.
Dalam kasus pendidikan di Banten misalnya: tepatnya program sekolah gratis, jumlah siswa di sekolah swasta diklaim bertambah, tetapi anehnya penerima bantuan sekolah gratis justru berkurang tahun 2026-2027.
Program Sekolah Gratis yang merupakan program pamungkas sedang dipuji setinggi langit. Sebab program ini digadang-gadang menjadi penyelamat anak-anak Banten dari hantu putus sekolah.
Ketua Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSeS) Provinsi Banten, Pak Marjuni, dengan penuh rasa syukur melaporkan bahwa program ini bikin sekolah swasta kebanjiran murid.
Dulu, kata beliau, calon siswa ogah melirik sekolah swasta karena image-nya kalah mentereng dibanding negeri, ditambah bayar pula. Sekarang, berkat label “gratis”, murid-murid berbondong-bondong masuk swasta. “Alhamdulillah,” katanya.
Namun, kebahagiaan ini mendadak terasa seperti menonton film komedi yang salah putar ending begitu kita melirik data resmi milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.
Pada tahun ajaran 2025–2026, tercatat ada 60.705 siswa di 801 sekolah (SMA, SMK, dan SKh swasta) yang menikmati program gratis ini. Setahun berselang, di tahun ajaran 2026–2027, angkanya melorot menjadi 59.697 siswa di 782 sekolah. Ada selisih 1.008 siswa dan 19 sekolah yang tiba-tiba lenyap dari daftar penerima bantuan.
Nah, di sinilah letak kejenakaan statistik yang bikin dahi mengernyit.
Kalau sekolah swasta katanya kebanjiran siswa karena program gratis, ke mana perginya 1.008 kursi bantuan itu? Apakah 1.008 siswa itu mendadak sadar diri bahwa orang tua mereka ternyata kaya raya sehingga menolak disubsidi negara? Atau jangan-jangan, 19 sekolah swasta yang hilang dari daftar itu menolak program tersebut atau malah mendadak beralih fungsi ke yang lebih menguntungkan.
Tentu saja, para pembela data punya dalih yang sangat diplomatis dan licin: angka 59.697 itu kan cuma data penerima bantuan, bukan total keseluruhan siswa swasta di Banten!
Argumen yang secara teknis benar, tapi secara nalar publik terasa seperti menyembunyikan gajah di pelupuk mata. Kalau memang program sekolah gratis adalah magnet utama yang bikin sekolah swasta laku keras, logikanya jumlah penerima bantuan harusnya ikut meroket.
Ketika penerimanya justru menyusut 1,66 persen sementara klaim di lapangan menyebut jumlah murid naik, artinya ada dua kemungkinan besar yang sama-sama menggelitik:
Pertama, lonjakan siswa di sekolah swasta ternyata terjadi pada siswa “jalur mandiri” alias mereka yang bayar penuh tanpa subsidi—sebuah fenomena langka.
Kedua, ada yang tidak beres dengan pendataan, verifikasi, atau penyaluran anggaran di meja Dindikbud Banten. Bisa jadi ada sekolah yang mundur teratur karena syarat administrasinya bikin kepala pusing tujuh keliling, atau ada siswa yang “tercecer” dari sistem pendataan yang kerap kali lebih lamban daripada koneksi internet di pelosok-pelosok.
Pada akhirnya, mempertanyakan data Dindikbud bukanlah bentuk ketidaksopanan terhadap pemerintah, melainkan ikhtiar menjaga kewarasan akal sehat. Sebab dalam politik anggaran, selisih 1.008 siswa bukan sekadar deretan angka mati di file Excel—itu adalah duit pajak rakyat yang harus jelas ke mana mengalirnya.
Jangan sampai di pidato-pidato seremonial kita merayakan “sekolah gratis untuk semua”, sementara di ruang arsip Dindikbud, ribuan siswa justru pelan-pelan menghilang dari daftar tanpa pernah sempat tahu kenapa mereka dicoret. (BW Palidan)

